Masih banyak 'penyakit' yang selalu menyerang tubuh dari musik Tanah Air. Salah satu penyakit kronis yang seperti tak ada obatnya adalah pembajakan.
Praktik pembajakan layak sebuah penyakit kronis yang seperti tak pernah hilang. Setiap menit, hari hingga bulan seperti semakin parah dan tak berhentinya. Tiga tahun lalu ketika Hari Musik Nasional ditetapkan, Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Tantowi Yahya mengatakan tingkat pembajakan sudah 95 persen.
Pembajakan produk musik lewat Internet dinilai lebih sulit diberantas dibandingkan dengan produk mulitimedia lain seperti film dan software, menyusul upaya proteksinya yang masih minim. Dalam sebuah kesempatan, Kepala Perwakilan Business Software Alliance (BSA) Indonesia Donny A. Sheyoputra mengatakan peredaran lagu-lagu ilegal dalam masyarakat hingga kini masih menjadi yang paling sulit diredam ketimbang film dan software.
Menurut dia, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pembajakan software sebesar 87 persen yang menempatkan Indonesia di posisi ke-11 pembajakan tertinggi di dunia. Secara teknologi, lagu-lagu illegal dinilai juga lebih mudah untuk diedarkan kepada end user, dengan proteksi terhadap produk tersebut yang masih sangat minim, sedangkan untuk software masih bisa diakali dengan proteksi dari sistemnya
Jika musisi masih berpikir bagaimana menjual karya dengan kondisi terjepit, bagaimana pikirannya lancar untuk menghasilkan karya lebih baik? Atau mereka hanya akan berkarya untuk bertahan hidup dan memenuhi tuntutan industri.
"Sebagai hak warga negara, ya musisi juga warga negara yang punya hak. Seperti dokter yang dibayar atau wartawan yang juga digaji," ucap penyanyi Anji saat berbincang dengan detikHOT belum lama ini.
Anji menyebut bicara soal pembajakan, tak bisa hanya menyalahkan penikmat musik Tanah Air. Baginya, pemerintah juga punya andil untuk mengedukasi soal pembajakan.
Hingga akhirnya apa yang terjadi adalah industri musik Indonesia bisa lebih 'sehat'. "Penikmat tidak bisa disalahkan karena tidak di edukasi. Ya harus ada aturan yang jelas dan tegas," tuturnya.
(fk/ich)
