"Menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas skandal Berlinale dan kasus-kasus serupa," kata sutradara Joko Anwar seraya mengirinkan poster kegiatan tersebut kepada detikHOT, Sabtu (7/2).
Surat terbuka itu telah ditandatangani sekitar 200 pekerja film, mulai dari kru, sutradara, aktor, dan lainnya. Dengan seruan ini, diharapkan pemerintah lebih mendengar aspirasi mereka.
Saat pertemuan Sekjen Kemenpar Ukus Kuswara dan Direktur Pengembangan Industri Perfilman Armein Firmansyah, dengan perwakilan sineas dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) pada Rabu ( 4/2) lalu, tidak dicapai hasil yang memuaskan. Diskusi berlangsung alot dan para sineas dan pengamat film menilai jawaban dari pejabat terkait terbilang normatif.
Sebelumnya, Joko Anwar yang vokal dalam mengritisi kebijakan pengiriman delegasi film ke pasar di Berlinale, mengapresiasi keputusan Kemenpar untuk memberhentikan Armein Firmansyah. Tapi menurutnya langkah pembenahan tak cukup sampai di situ. Joko menilai Ukus Kuswara dan Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Ahman Sya juga seharus mundur karena ikut bertanggung jawab.
"Jadi nggak cuma cari kambing hitam," katanya.
Menurut sutradara Robby Ertanto yang juga akan datang ke acara pembacaan surat terbuka itu, penanganan perfilman oleh pemerintah selama ini salah urus. "Khususnya tentang kasus penyalahgunaan promosi film Indonesia," ujar Robby dalam pesan singkatnya kepada detikHOT.
Robby dan Joko berharap persatuan para sineas yang menuntut perubahan, ditanggapi dengan langkah-langkah strategis demi kemajuan perfilman nasional.
(ich/ich)
